“Ada juga persoalan tindak pidana korupsi dengan indikator kesengajaan, melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta menguntungkan diri sendiri,” katanya.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/kejari-belawan.kejaksaan.go.id\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/312905142_1392020681323754_6479909298209680250_n-820x1024.jpg\")
<\/figure>\nLebih lanjut Feri Wibisono menyampaikan bagaimana kebijakan yang masuk kategori diskresi dengan sejumlah ukuran tertentu. Sebab biasanya, untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan genting dan memaksa, dan belum ada peraturan penyelesaiannya, bisa dilakukan.<\/p>\n
\u201cHarus ada Conditio Sine Quo Non (teori ekuivalensi atau sebab akibat\/kausalitas) yang mendasarinya. Harus tetap selaras dengan maksud ditetapkan kewenangan atau sesuai dengan tujuan akhir. Dan dalam pelaksanaannya haruslah tindakan yang sesuai dengan hukum,\u201d tandas JAMDATIM yang dipandu moderator Afifi Lubis, mantan Sekdaprov Sumut.<\/p>\n
Asdatun Kejati Sumut Dr Prima Idwan Mariza juga menyampaikan materinya berjudul “Penyelesaian Aset Negara dan Risiko Hukum yang Dihadapi” adalah cikal bakal dibentuknya Pos Pelayanan Adhyaksa Corner di kantor Gubernur Sumatera Utara.
“Tujuannya adalah untuk percepatan dan memperlancar upaya penyelesaian\/pemulihan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pos ini juga untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum pada penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumut dalam bidang Datun,” kata Prima Idwan Mariza.
Sementara Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan, setiap kebijakan dan peraturan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, sudah seharusnya melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Serta tetap berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. how do i recover unsaved excel files<\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"